Merealisasikan (Mimpi) Asuransi Bencana

Dimuat di Koran Seputar Indonesia, 20 Desember 2016. Perlunya asuransi bencana di Indonesia bukan ide baru. Pemerintah pernah mewacanakan, bahkan kajian telah dilakukan Kementerian Keuangan. Sayangnya ide tersebut tak terealisasi. Ide asuransi bencana timbul tenggelam.

Pascabencana, ide itu muncul kembali. Tak terkecuali saat gempa bumi mengoyak bumi Serambi Mekkah beberapa hari lalu. Para keluarga korban tak hanya kehilangan nyawa, luka badan, rumah dan propertinya yang hancur, tetapi penderitaan. Meskipun bantuan sigap datang dari pemerintah dan masyarakat, tetapi seharusnya ada sistem asuransi seperti praktik-praktik negara lain.

Songsong Wajah Baru Industri Asuransi Umum

Awal tahun 2014, industri asuransi umum Indonesia mendapatkan kado istimewa dari Otoritas Jasa Indonesia (OJK). Kado itu berupa tarif baru untuk lini asuransi harta benda dan kendaraan bermotor. Termasuk tarif untuk risiko banjir, gempa bumi, letusan gunung, dan tsunami. Aturan yang tertuang dalam SE OJK No. 06/D.05/13 tanggal 31 Desember 2013 tak hanya mengatur tarif, tetapi juga besaran komisi dan diskon.

Pengaturan tarif nyaris hanya mimpi. Penantian panjang itu kini menjadi kenyataan. Tarif ini diharapkan mengakhiri kegalauan industri asuransi umum setelah bertahun-tahun didera persaingan banting harga tanpa ujung. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pernah berusaha mengatur tarif banjir pada bulan Maret 2013. Namun disemprit oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tarif baru OJK kali ini telah direstui oleh KPPU karena yang mengatur adalah regulator, bukan pemain industri.

 


Namun kehadiran tarif baru ini dibarengi skeptisme. Anehnya, skeptisme muncul dari pelaku industri asuransi sendiri. Ini tak lepas dari mlempem-nya penegakan regulasi tarif sebelumnya di lini asuransi kendaraan bermotor dan asuransi gempa bumi. Banyak pelanggaran yang tak dibarengi sanksi memadai.

Tarif baru ini didesain mencukupi dan sebanding dengan risikonya. Saat ini, untuk jenis risiko apapun di asuransi harta benda, banyak yang tarifnya hanya sebesar 0,0001%. OJK khawatir bahwa penetapan tarif terlalu rendah justru merugikan konsumen. Ketika konsumen (tertanggung) mengajukan klaim, perusahaan asuransi tak mampu bayar karena premi terlalu kecil.

Ketentuan lain di SE OJK No. 06/D.05/13 adalah pembatasan komisi maksimal. Untuk asuransi harta benda sebesar 15% dan asuransi kendaraan 25%. Pembatasan ini bakal mempersempit peluang untuk memanfaatkan asuransi guna kepentingan pribadi oknum tertanggung. Pengaturan komisi ini untuk mengembalikan praktek asuransi yang sehat. Yakni porsi untuk perusahaan asuransi yang menanggung risiko jauh lebih besar daripada porsi untuk komisi perantara.

Tantangan Implementasi

Wajah industri asuransi umum diyakini bakal berubah. Premi asuransi harta benda diperkirakan terdongkrak. Namun masih ada tiga tantangan untuk mereka yang terlibat yakni pelaku industri, konsumen (tertanggung), dan OJK.

Bagi pelaku industri, khususnya perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, harus punya komitmen kuat untuk mematuhi. Tak boleh terbersit untuk melanggar atau mengakal-akali peraturan. Seharusnya pelaku industri asuransi berterima kasih kepada OJK karena telah dibantu solusi dari kebuntuhan bertahun-tahun. OJK telah menegaskan jangan sampai ada perusahaan asuransi yang jadi korban dikenai sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan.

Bagi konsumen (tertanggung), tarif baru yang mayoritas lebih besar dari sebelumnya, bakal membebani. Terlebih bagi tertanggung yang tidak pernah atau klaimnya sangat kecil dibandingkan premi yang dibayar. Apalagi untuk korporasi, anggaran asuransi untuk tahun 2014 sudah disahkan di masing-masing perusahaan.

Pelaku industri dan OJK harus mampu menjelaskan manfaat tarif baru ini kepada konsumen. Selain itu, setidaknya konsumen harus mendapatkan dua hal yang lain yakni dari sisi pelayanan dan perlindungan konsumen. Pelayanan perusahaan asuransi harus jauh lebih ekselen, terlebih saat klaim. Perlindungan konsumen harus ditingkatkan, khususnya dari perusahaan asuransi nakal.

Kegagalan menjelaskan ke konsumen, kegagalan meningkatkan pelayanan dan perlindungan konsumen, maka tarif baru ini justru bakal kontraproduktif di mata konsumen. Alih-alih membayar premi lebih besar, bahkan kepercayaan konsumen kepada industri asuransi bakal terkikis. Konsumen bisa mengurangi porsi asuransi atau bahkan tidak berasuransi. Jika ini terjadi, maka upaya literasi asuransi menjadi terganjal.

 Tantangan bagi OJK adalah bagaimana penegakan aturan. Kegagalan regulasi tarif sebelumnya, salah satunya ditopang oleh lemahnya penegakan oleh regulator. Kini regulator adalah OJK yang memiliki kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Juga OJK yang merupakan regulator satu atap dengan industri pembiayaan dan perbankan yang juga menjadi pemangku kepentingan dari aturan tarif ini. Seharusya, keterbatasan regulator sebelumnya dapat teratasi oleh OJK.

Sekali OJK memberi sanksi tegas, misalnya pelarangan perusahaan asuransi menjual lini usaha tertentu, dan itu diketahui pelaku industri lainnya, maka akan menjadi pelajaran berharga dan efek jera. Terlebih bila sanksi itu dijatuhkan untuk pengurus perusahaan, bukan perusahannya (saja). Namun sanksi itu tak perlu terjadi bila pelaku industri disiplin.

Ketentuan dan perlindungan bagi whiste blower perlu diatur. Bisa oleh OJK atau AAUI. Ini diperlukan untuk penegakan aturan agar OJK bisa menindaklanjuti dengan cepat dan cermat. Pengaturanya dibutuhkan agar tak justru jadi ajang saling menjatuhkan dan membuat gaduh industri.

Aturan OJK kali ini menjadi pertaruhan, baik bagi OJK maupun bagi pelaku industri asuransi umum. Bila gagal ditegakkan, maka sangat sulit lagi OJK mengatur tarif asuransi. Juga pertaruhan bagi industri asuransi umum karena gagalnya pengaturan tarif, maka persaingan banting harga yang berdarah-darah tak akan terhentikan. Balik ke masa sebelumnya, hanya bisa mengeluh tanpa solusi.

 Oleh: Munawar Kasan,  Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti dan pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi).   

*****

 

 

 

Mengasuransikan Masyarakat Bawah

Dimuat di majalah Infobank edisi November 2013. Preminya tak lebih mahal dari sebungkus rokok, Rp10 ribu. Tapi manfaatnya besar. Bila terkena musibah, pemegang polis bisa mendapat manfaat Rp10 juta. Ituasuransi mikro.

Besaran premi variatif. Tergantung dari jenis produk dan nilai pertanggungan/santunan. Periode jaminan asuransi juga ada yang tiga bulan, enam bulan, atau bahkan tak teratur waktunya. Jenis produknya macam-macam seperti asuransi untuk penyakit tertentu, asuransi kecelakaan diri, asuransi kebakaran, asuransi gempa bumi, dan lainnya.

Tak hanya preminya yang ringan, menurut Thorburn (2009), ada lima hal yang membedakan antara asuransi mikro dengan asuransi konvensional. Kelima hal itu adalah dari sisi pembayaran premi yang sering dan tidak reguler, polis yang mudah dipahami, proses klaim yang simpel dan cepat, jalur distribusi oleh agen yang umumnya tak berlisensi yang menjangkau masyarakat bawah, dan kontrol yang efisien saat seleksi risiko dan klaim.

Yang Muda Yang Berasuransi

Dimuat di Koran Kontan, 18 Oktober 2013. Jelang insurance day yang diperingati setiap tanggal 18 Oktober, ada dua berita asuransi yang menyedot perhatian publik. Pertama tentang penolakan klaim yang diajukan musisi Ahmad Dhani pada perusahaan asuransi jiwa. Kedua terkait dengan gonjang-ganjing AJB Bumiputera 1912. Kedua persoalan tersebut memaksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan.

Kedua berita tersebut cenderung bernilai negatif untuk industri asuransi. Kasus pertama menguatkan sebagian asumsi masyarakat umum bahwa perusahaan asuransi berusaha mencari alasan menolak klaim. Meskipun sejatinya tak demikian. Ini masalah klise, yakni persoalan pemahaman terhadap polis. Sedangkan pada kasus kedua dapat mempengaruhi persepsi publik tentang kelangsungan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama (mutual).
Namun ada nuansa positif yang ditimbulkan kedua kasus tersebut. Pertama, industri asuransi makin dikenal masyarakat. Kedua, ada pesan yang tersampaikan bahwa masyarakat perlu jeli di dalam memilih perusahaan asuransi dan memahami isi polis.