Menyelamatkan ‘Bumiputera’

Mundurnya Direksi sebuah perusahaan adalah berita biasa. Namun menjadi menarik ketika yang mundur adalah Dirut Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama (mutual) di Indonesia. Pemiliknya adalah tujuh juta lebih pemegang polisnya. Lebih menarik lagi, ada embel-embel tata kelola perusahan (good corporate governance/GCG) yang tak standar.

Apa yang terjadi pada AJB Bumiputera 1912 menarik perhatian publik. Pertama, saat ini DPR sedang menggodok RUU Perasuransian yang akan menggantikan UU No.2/1992. Dalam RUU tersebut, bentuk badan usaha bersama dihapuskan. Jika niatan ini gol, maka AJB Bumiputera 1912 yang merupakan satu-satunya perusahaan berbentuk usaha bersama di Indonesia, harus bermetamorfosis (ke perseroan terbatas/PT).

 

Kedua, di Mahkamah Konstitusi (MK) juga sedang ada proses gugatan UU No.2/1992 pasal 7(3). Janji dalam UU tersebut bahwa akan diatur tentang usahabersama, hingga 21 tahun belum terealisir juga. Bagi pemohon ke MK, ketidakadaannya aturan usaha bersama ini menjadikan AJB Bumiputera 1912 tak memiliki kepastian hukum dan merasa didiskriminasi.

Ketiga, AJB Bumiputera 1912 masuk dalam salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. AJB Bumiputera 1912 menjadi salah satu ‘wakil’ perusahaan asuransi lokal di tengah gempuran dan mengguritanya perusahaan asuransi asing (joint ventures).

Keempat, faktor mundurnya Dirut AJB Bumiputera 1912 terkait masalah GCG. Kekosongan aturan menjadi pemicunya. Anggota AJB Bumiputera 1912 mensinyalir Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai lembaga tertinggi tanpa akuntabilitas dan transparansi kepada pemegang polis yang diwakili (Rahardjo, 2013).  

Publik yang peduli nasib AJB Bumiputera 1912 merasa galau. Perdebatan tentang kelangsungan status perusahaan cukup menyita energi. Tak menguntungkan bagi AJB Bumiputera 1912.

Pemerintah melalui RUU berniat menghapus status perusahaan mutual. Status mutual dianggap memiliki kelemahan pada akses permodalan. Bila ada masalah keuangan, tak bisa akses ke investor dan sulit konsolidasi (merger atau akuisisi). Di banyak negara telah terjadi demutualisasi. Sebagian contoh di Kanada (Manulife), Jepang (Daichi Life), atau AS (Sun Life).

Namun penulis lebih setuju dengan pendapat saksi ahli pada sidang di MK. Di hadapan hakim MK, Kasir Iskandar (2013) menyatakan bahwa justru saat ini negara kita baru saja membentuk badan usaha bersama. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki ruh usaha bersama. Di negara kapitalis saja ada badan usahaberbentuk PT, usaha bersama, & koperasi. Seharusnya di negara yang berdasarkan Pancasila juga mengakomodir badan usaha yang menjunjung tinggi kekeluargaan.

 

Upaya Penyelamatan

Kita berharap segara ada keputusan MK atau pengesahaan UU perasuransian sehingga status menjadi jelas. Harapan lain bisa kita tambatkan ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sebagai regulator.

Pertama, OJK perlu membuat aturan terkait dengan penegakan GCG untuk usaha bersama. Meskipun PMK 152/2012 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian juga berlaku untuk perusahaan berbentuk usaha bersama, namun perlu revisi tambahan secara khusus karena karakteristik usaha bersama yang berbeda dengan PT.

Saat ini dapat dijadikan momentum tepat untuk pembenahan menyeluruh ala regulator. Keterlibatan OJK tak cukup dengan terlibat dalam menentukan pengurus baru AJB Bumiputera 1912.

Kedua, perlu keberpihakan OJK kepada AJB Bumiputera 1912. Seperti diurai di atas, perusahaan ini menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan asuransi lokal yang masih kokoh di tengah gempuran asuransi asing.

Premi Rp 5,5 triliun dan asetnya lebih dari Rp 24 triliun di tahun 2012. AJB Buputera 1912 masih masuk dalam 5 besar perusahaan asuransi jiwa dari sisi aset.Sepuluh besar perusahaan di industri asuransi jiwa dikuasai perusahaanberbentuk patungan modal asing. Berbeda jauh dengan industri asuransi umum yang masih dikuasai perusahaan asuransi lokal.

Usia sudah 101 tahun, AJB Bumiputera 1912 telah proven over time. Punya jaringan kuat hingga pelosok negeri dan pelanggan yang loyal. Bila berubah menjadi PT, akan menggoda investor asing untuk mencaploknya. Bila itu yang terjadi, lengkap sudah industri asuransi jiwa di Indonesia dikuasai asing.

Ketiga, bila kondisi yang terjadi saat ini berlangsung lama, ini tak bagus buat industri asuransi nasional. Terlebih bisa menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk memilih AJB Bumiputera 1912.

Padahal di sisi keuangan, perusahaan ini tergolong bagus. Ketika ‘dipaksa’ dengan ukuran risk based capital (RBC) yang lazim untuk perusahaan berbentuk PT, RBC AJB Bumiputera 1912 sebesar 232,16%. Masih diatas ketentuan RBC minimum 120%. Maka dari itu, penyelesaian gonjang-ganjing harus dilakukan segera dan komprehensif.

Tiga institusi, MK, DPR dan OJK menjadi penentu masa depan AJB Bumiputera 1912 dan industri asuransi nasional. Khususnya masa depan perusahaan asuransi milik bangsa Indonesia (lokal).

***

Munawar Kasan

Praktisi asuransi dan pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi).