Menjaga Good Governance OJK

Banyak yang kaget dengan hasil seleksi tahap II pemilihan calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Panitia Seleksi yang dibentuk untuk mewakili suara dan ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders), memiliki tugas berat untuk menyodorkan 21 kandidat terbaik kepada Presiden.

Pimpinan OJK ke depan tak kalah beban beratnya dengan yang sekarang. Di periode awal ini, Dewan Komisioner OJK meletakkan pondasi yang kokoh. Menjadikan OJK sebagai institusi yang dipercaya menjalankan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Juga mampu melaksanakan fungsi edukasi masyarakat dan perlindungan konsumen.

 

Kinerja OJK

Agar lebih objektif mengukur kinerja OJK, perlu dilihat dari dua sisi. Dari sisi internal OJK dan sisi pemangku kepentinganOJK. Tiap tahun OJK melakukan survei persepsi kinerja dengan responden pemangku kepentingan eksternal. Tiap tahun nilai kepuasan kinerja naik. Tahun 2016, nilai indeks kinerja kategori baik, sebesar 4,52.

Berbagai komentar praktisi perbankan di media massa juga memberikan apresiasi pada kinerja OJK. Di era awal ini, OJK dianggap telah mampu menjaga industri jasa keuangan (IJK) untuk terus tumbuh dan stabil.

Lembaga internasional, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (Basel Committee on Banking Supervision) telah menetapkan hasil penilaian pada program penilaian konsistensi peraturan perbankan Indonesia. Hasilnya adalah compliant (C) untuk liquidity coverage ratio dan largely compliant (LC) untuk capital. Ini adalah capaian tingkat optimal.

Dari sisi internal OJK, key performance indicator dapat dicapai setiap tahunnya. Laporan keuangan juga mendapatkan status wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun.

Di bidang edukasi masyarakat, dalam empat tahun belakangan, publik merasakan hadirnya kampanye massif hingga ke kalangan masyarakat bawah. OJK dan IJK menghampiri masyarakat. Perbankan, pasar modal, asuransi, dan lainnya melakukan edukasi agar masyarakat memanfaatkan lembaga jasa keuangan. Komandonya OJK.

Pemanfaatan IJK oleh masyarakat (inklusi keuangan) meningkat. Hasil survei inklusi keuangan tahun 2013, sebanyak 59,74% masyarakat Indonesia yang memanfaatkan IJK. Pada tahun 2016, jumlahnya naik menjadi 67,82%. Target pemerintah sebesar 75% di tahun 2019 optimis dapat dicapai.

Berbagai capaian diraih, tak berarti kinerjanya tanpa celah. OJK masih harus menghadirkan layanan cepat dan memuaskan sesuai harapan pemangku kepentingan. Kesan masih lambat, tak segesit pelayanan IJK ke konsumennya, masih menjadi keluhan.

Layanan perizinan terintegrasi masih terbatas produknya. Padahal dengan adanya OJK, perizinan satu pintu yang cepat dan simpel, seharusnya sudah lama terwujud. Demikian juga dengan pengawasan terintegrasi yang baru berjalan di tahap awal.

Ekspektasi kepada OJK meningkat. Lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi kepada institusi sebelumnya. Hal ini harus menggerakkan seluruh jajaran OJK untuk memberikan layanan terbaiknya.

Integritas Jajaran OJK

Syarat utama agar OJK dipercaya oleh pemangku kepentinganadalah orang-orang di dalamnya harus memiliki integritas yang baik. Bahkan seharusnya memiliki standar integritas di atas rata-rata institusi lainnya.

Kewenangan OJK yang besar, rentan penyelewengan. OJK harus memastikan program untuk tidak mentolelir fraud. Whistleblowing system untuk mendapatkan laporan pelanggaran harus ditingkatkan efektifitasnya, terlebih terhadap tindak lanjut laporan.

Dalam menangani gratifikasi (sebagai akar korupsi), OJK menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk unit pengendalian gratifikasi (UPG). Implementasinya dinilai bagus. KPK menghargai UPG OJK sebagai UPG terbaik untuk kategori kementerian dan lembaga pada tahun 2016.


Tantangan Pimpinan Baru

Publik pasti berharap bahwa capaian kinerja OJK ke depan harus lebih baik. Beberapa hal yang perlu mendapat catatan untuk pimpinan OJK yang sedang diseleksi adalah kesinambungan program, perubahan kultur, dan penguatan good governance.

Pertama, ada kaidah ‘meneruskan program lama yang bagus dan membuat program baru yang lebih bagus’. Ganti pimpinan tak harus ganti kebijakan. Program bagus yang belum tuntas di periode pertama kepemimpinan OJK, layaknya terus dilanjutkan.

Kedua, menguatkan budaya melayani kepada pemangku kepentingan. Bisakah OJK memberikan layanan terbaik seperti bank melayani konsumennya? Ini tantangan OJK sebagai lembaga dengan kewenangan besar dan tidak punya kompetitor.

Otoritas tak berarti otoriter. Permudah, jangan dipersulit. Percepat, jangan diperlambat. Ini sebagian jargon layanan terbaik. Memberi layanan terbaik tidak mereduksi ketegasan dalam menegakkan aturan.

Ketiga, penguatan peran Dewan Audit untuk menjaga good governance OJK. Sebagai lembaga yang menganut one-tier system, tak ada organ layaknya dewan komisaris di perusahaan yang melakukan tugas pengawasan secara intensif kepada kinerja direksi.

Posisi Dewan Audit sebagai organ pendukung, dapat dikuatkan perannya untuk tugas ‘mengawasi’ kinerja. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 21/2011 tentang OJK, tugas Dewan Audit adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK.

Kempat, kepeloporan OJK dalam bidang governance, risk, & compliance (GRC) di Indonesia harus dilanjutkan. Beberapa tahun belakangan, OJK aktif berkomunikasi dengan asosiasi, profesi, dan lembaga di bidang GRC. Bahkan menginisiasi adanya GRC Award 2016. OJK dapat menjadi jangkar bagi pengembangan GRC di Indonesia.

 Munawar Kasan - Penggiat Governance, Risk, & Compliance dan Pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia(KUPASI).

 

Add comment


Security code
Refresh