Urgensi Sentuhan Manajemen Risiko Mudik

 

 

 

Prihatin. Kata itu yang muncul menyaksikan angka kecelakaan mudik lebaran 2012. Tapi, tak cukup dengan keprihatinan. Butuh aksi nyata pihak-pihak yang terlibat dalam selebrasi lebaran tersebut.
Data kepolisian mencatat korban jiwa mencapai 908 orang, luka berat 1.505 orang dan luka ringan 2.139 selama 11-26 Agustus 2012. Kerugian material sebesar Rp11,8 miliar lebih  (Bisnis Indonesia, 28 Agustus 2012).
Ada dua hal yang menyedihkan. Pertama, jumlah kecelakaan dan korbannya meningkat dibandingkan tahun lalu. Kedua, ritual mudik adalah rutinitas tahunan yang seharusnya bisa dikelolah dengan baik. Seolah tidak belajar dari peristiwa serupa sebelumnya.


Jika jumlah kecelakaan terbanyak adalah sepeda motor, ini pasti ada sebab kenapa orang memilih motor untuk mudik. Murah dan mudah, itu alasan utama. Tapi rentan keamanan (kecelakaan).
Pemerintah tak mampu menyediakan pilihan transportasi publik yang memadai, terjangkau/murah, aman dan nyaman. Berdasarkan penilaian Masyarakat Transportasi Indonesia, manajemen angkutan lebaran dalam tiga tahun terakhir cenderung stagnan.
Identifikasi penyebab kecelakaan juga telah diketahui yakni human error, kelaikan alat transportasi, sarana dan prasarana jalan, kelaikan kendaraan dan cuaca. Lalu apa setelah tahu penyebabnya dan selebrasi lebaran usai? Pasti ada evaluasi. Tapi yang paling penting bagaimana melakukan manajemen mudik yang lebih baik tahun depan.
Sentuhan Manajemen Risiko
Salah satu praktek manajemen yang berkembang pesat di Indonesia era tahun 2000-an adalah manajemen risiko (risk management). Ilmunya ‘sederhana’ yakni identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan risiko. Proses ini dibarengi dengan monitor dan review terus-menerus.
Urusan mudik, manajemen risiko seharusnya diterapkan untuk pribadi para pemudik dan pemerintah yang bertanggung jawab pada mudik nasional. Diharapkan dengan manajemen risiko, risiko mudik akan terkendali dengan baik dan mudik tak harus identik dengan kecelakaan.
Para pemudik perlu menerapkan personal risk management. Pemudik harus sadar risiko. Sadar bila tidak mengontrol risiko selama mudik, efek negatifnya jauh lebih besar daripada upaya kecil mengontrol risiko. Contoh sederhana mengecek kelaikan kendaraan pribadi yang digunakan, istirahat saat mengantuk dan lainnya.
Sementara itu, pemerintah juga mesti mengimplementasikan manajemen risiko. Penulis yakin bahwa secara prinsip dasar, masing-masing kementerian atau instansi yang terlibat dalam mudik, telah menerapkannya. Persoalannya adalah apakah sudah terstruktur, komprehensif dan terintegrasi.
Bahkan, bisa jadi kementerian atau instansi tersebut telah memiliki pedoman manajemen risiko. Tetapi mengapa kecelakaan justru meningkat. Mengapa manajemen risikonya tidak ampuh? Pasti ada yang salah dalam pedoman dan/atau implementasinya.
Manajemen risiko tidak bisa hanya sebagai formalitas. Manajemen risiko yang dilakukan dengan tepat akan mampu mereduksi potensi kecelakaan (likelihood) dan dampak/tingkat keparahan kecelakaan (severtity).
Mengintegrasikan Manajemen Risiko
Masing-masing kementerian atau instansi memiliki peran dalam manajemen risiko mudik. Kementerian Perhubungan, baik lagsung maupun tidak, berperan memberi layanan transportasi publik yang memadai, murah/terjangkau, aman dan nyaman.
Kepolisian dapat menurunkan angka kecelakaan mudik dengan pengerahan personil profesional dan pengaturan lalu lintas secara optimal. Kementerian tenaga kerja juga memiliki andil melalui manajemen risiko dengan pengaturan ‘cuti tidak bersama’, agar arus mudik/balik tidak terkonsentrasi di hari-hari tertentu.
Bahkan Kementerian BUMN yang terkesan jauh dari urusan mudik, juga seharusnya ikut dalam manajemen risiko mudik. Melalui aktifitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan misalnya, seluruh BUMN dapat diwajibkan memberikan fasilitas mudik bersama gratis untuk mereduksi jumlah pemudik bersepeda motor.
Sebagian contoh peran kementerian dan instansi dalam manajemen risiko di atas menjadi tidak optimal bila tak terintegrasi. Di dunia bisnis, dikenal konsep enterprise risk management (ERM). Konsep ERM menjadikan penanganan manajemen risiko perusahaan tidak lagi parsial (silo-based), tetapi terintegrasi. Hal serupa perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangani mudik.
Praktek government risk management (GRM) menuntut pemerintah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan komprehensif. Tak ada lagi sekat manajemen risiko antarkementerian atau instansi di dalam menangani mudik.
Dalam konteks mudik, GRM tak hanya digunakan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Namun lebih dari itu, secara lebih luas mencakup peningkatan pelayanan pemerintah kepada publik.
Peran Country Risk Officer
Praktek-praktek dalam manajemen risiko perusahaan dapat membentuk dasar dari prinsip-prinsip risiko di sektor publik (Swiss Re, 2012). Konsep inilah yang memunculkan gagasan Country Risk Officer (CRO).
Melalui CRO, risiko akan dikendalikan secara sistemastis dan integratif. CRO akan dipimpin oleh pejabat yang dapat mengintegrasikan penanganan risiko dari masing-masing kementerian atau instansi. Ini artinya selayaknya setingkat menteri.
Dalam konteks yang luas, CRO tak hanya mengurusi manajemen risiko mudik. CRO akan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, yang tak terbatas pada bencana alam, krisis ekonomi atau risiko lain yang bersifat fundamental.
 
*****

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh